SP 6

Kawasan Transmigrasi UPT. Sori Panihi SP 6 ditempatkan tahun 2012, 2013, dan 2014 dengan total 375 KK atau 1.231 Jiwa. Pembukaan kawasan ini diawali dengan surat Pemerintah Desa Kawinda Na’e Nomor 133/265/2009 tertanggal Maret 2009 yang ditujukan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai tindak lanjut usulan pembukaan SP.6 di So Rade Dara (Lampiran 10). Usulan tersebut kemudian ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati Bima Nomor 729 Tahun 2009 tentang Penetapan Areal Tanah seluas ± 1200 Ha yang terletak di So Rade dara Desa Kawinda Na’e Kecamatan Tambora kabupaten Bima sebagai kawasan transmigrasi UPT Sori Panihi SP.6. Hal ini juga berkesesuaian dengan buku profil UPT Sori Panihi SP.6 tahun 2016 yang menyatakan bahwa UPT Sori Panihi SP.6 berada di Desa Kawinda Na’e, Kecamatan Tambora, Kabupaten Bima (Disnakertrans, 2016). Dokumen profil ketransmigrasian NTB tahun 2020 juga mengacu pada Keputusan Bupati Bima Nomor 729 Tahun 2009 yang menyatakan hal serupa. Namun, hasil temuan lapangan menunjukkan bahwa secara faktual SP.6 kini tersebar di dua dusun dari dua desa, yaitu Dusun Sori Sumba yang memiliki 2 RT (RT 11 dan 12) dan 1 RW di Desa Labuan Kananga dan Dusun Sori Bura yang memiliki 2 RT 1 RW di Desa Kawinda Na’e. Temuan ini didukung dengan hasil observasi lapang yang menemukan bahwa bangunan fasilitas umum juga terdapat di masing-masing desa, 1 rumah ibadah dan kantor UPT di Desa Kawinda Nae, begitupun dengan Labuan Kananga. Sehingga terdapat perbedaan antara penetapan administratif dan kondisi aktual di lapangan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pengembangan Satuan Pemukiman Transmigrasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Tahun 2019 menyatakan bahwa wilayah UPT Sori Panihi SP.6 diserahkan pengelolaannya kepada desa dengan KK yang tercatat sebanyak 186 K K dengan lokasi berada di Desa Kawinda Nae/Labuan Kananga (Rade Dara/Sori Panihi SP6). Namun, temuan lapangan tahun 2025 menunjukan bahwa intervensi desa terhadap pembangunan infrastruktur tidak ada sebab berdasarkan pernyataan warga maupun perangkat desa SP. 6 belum diserahkan ke desa. Akibatnya, Transmigran secara de facto tinggal di wilayah desa, tetapi belum diakui secara resmi sebagai bagian dari desa induk.

Demografi awal penempatan UPT. Sori Panihi SP 6 pada tahun 2012 375 atau 2428 Jiwa (Disnakertrans NTB, 2020). Penempatan pertama Desember 2012 sebanyak 150 KK atau 590 Jiwa, lalu penempatan kedua Desember 2013 sebanyak 150 KK atau 628 Jiwa, terakhir pada desember 2014 sebanyak 75 KK atau 304 Jiwa (Disnakertrans NTB, 2020). Berdasarkan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI Nomor 131 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Pengembangan Satuan Permukiman Transmigrasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ kota tahun 2019, yang diserhkan ke pemerintah daerah tercantum hanya 186 KK.

Berdasarkan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI Nomor 131 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Pengembangan Satuan Permukiman Transmigrasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ kota tahun 2019, yang diserahkan ke pemerintah daerah tercantum hanya 186 KK. Berdasarkan berita yang terlampir pada Koranstabilitas.com tahun 2024 tentang ‘ratusan warga transmigrasi di enam SP di Tambora sudah lama tinggalkan lokasi’, mantan kepala desa Labuan Kananga Bapak Abdurahman menyebutkan bahwa dari total 375 unit rumah yang dibangun, hanya 279 kepala keluarga yang menempati hunian tersebut. Namun, tingkat keberlangsungan tinggal relatif rendah; sebagian besar warga transmigran hanya bertahan sekitar dua tahun sebelum kembali ke daerah asal. Hingga saat ini, jumlah kepala keluarga SP 6 yang terisisa di dusun Sori Sumba, Labuan Kananga adalah 38.Sedangkan jumlah kepala keluarga SP 6 yang terisisa di dusun Sori Bura, Kawinda Nae adalah 35. Sehingga total kependudukan UPT Sori Panihi SP.6 adalah 73 KK.